Perkembangan dan Sistem Pendidikan Sekolah Bersubsidi di Indonesia Zaman Kolonial Belanda

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Pendidikan juga diperlukan jika ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tanpa adanya pendidikan maka akan menimbulkan banyak kerugian, kegagalan, baik dari invidu mapun kegagalan suatu bangsa. Maka dari itu kita para generasi muda perlu untuk memperhatikan sebuah pendidikan. Pendidikan di Indonesi sendiri melalui tiga tingkatan masa yaitu masa tradisional, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Pendidikan di masa kolonial didirikan dengan alasan kepentingan kolonial sendiri.  Penyelenggaraan pendidikan masih bersifat diskriminasi dapat dilihat dari dibedakannya antara bangsa eropa dengan orang pribumi. Belanda mendirikan beraneka ragam sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan sistem pengajaran Belanda.

Sebelum pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan sekolah di Jawa, di luar Jawa telah ada sekolah khusus untuk bangsa yang beragama Kristen. Namun, keadaan sekolah tersebut tidak terpelihara. Semenjak Belanda menggantikan kedudukan VOC, kembalinya berkuasa di Belanda (sesudah tahun 1816), mulai timbul pemikiran untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi untuk mendidik tenaga yang dapat mengisi jabatan-jabatan pemerintah, terutama dikantor residen. Belanda sangat membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dengan biaya yang murah. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan pekerja dan pegawai yang terdidik serta terampil menjadi lebih meningkat. Tanpa adanya bantuan penduduk bumiputra yang terdidik, pemerintahan Belanda merasa tidak dapat berhasil dalam pembangunan ekonomi yang akan lebih maju dan berhasil. Untuk memperoleh pendidikan berawal dari diselenggarakannya tidak secara resmi oleh Pemerintah Belanda. Anak-anak orang terkemuka setempat diambil untuk dijadikan murid-murid dan tempat mengajarnya berada di rumah residen sehingga waktu pembelajarannya siang setelah kantor yang untuk bekerja tutup. Gurunya biasanya berasal dari pegawai keresidenan Eropa.

Sistem pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda secara tidak langsung didirikan lagi-lagi untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan diberikan berbeda-beda serta terbatas berdasarkan ras ataupun etnis kedudukan sosialnya. Penyelenggaraan dibedakan antara untuk anak-anak Eropa, anak-anak Timur Asing, dan anak-anak pribumi. Selain itu terdapat juga perbedaan menurut status sosial, yaitu priyayi dan pribumi pada umumnya. Pemisah menurut golongan masyarakat dan status sosial dipertegas dengan penggunaan bahasa pengantar yaitu Bahasa Belanda untuk golongan Eropa dab elite pribumi, sedangkan Bahasa Melayu untuk golongan pribumi.

Adanya sekolah di Hindia Belanda dapat dikatakan sangat terbatas. Dapat dilihat dari jumlah anak-anak pribumi yang dapat membaca dan menulis tidak sebanding dengan anak-anak yang buta huruf. Terdapat banyak kecaman kepeda Pemerintah kolonial dari politis Belanda, seperti van Deventer, Van den Berg, dan masih banyak lagi. Para politis tersebut memaksa Pemerintah kolonial untuk mengupayakan perbaikan dalam segi kehidupan, lapangan pendidikan bagi rakyat Hindia Belanda. Perbaikan dalam bidang pendidikan dikarenakan pemerintah kolonial sangat membutuhkan orang-orang yang dapat membaca dan menulis serta memiliki pengetahuan.

Penyelenggaraan sekolah dibedakan antara golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina dan Arab), dan golongan Pribumi. Terdapat dua aliran pemikiran mengenai jenis pendidikan, yang pertama dari Snouck Hurgronje dan direktur pendidikan etis yang pertama J.H. Abendanon. Mereka menginginkan pendidikan lebih bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Aliran yang ke dua Idenburg dan Gubernur Jendral van Huetsz mendukung pendidikan kalangan bawah dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar bagi golongan bawah. Sekolah kelas I didirikan untuk anak-anak lingkungan Pamong Praja ditempatkan di tempat Keresidenan. Kemudian sekolah kelas II (tweede klasse) ditempatkan di kota-kota Kabupaten. Sekolah Kelas I diperuntukkan untuk golongan atas, sedangkan sekolah Kelas II untuk rakyat golongan bawah. Orang-orang dari Hindia Belanda kini lebih luas untuk memperoleh pembelajaran Bahasa Belanda. Sekolah Kelas I berada dalam sistem pendidikan pribumi, tadak ada kesempatan untuk orang Indonesia untuk melompat dari sistem Eropa lanjutan. Oleh sebab itu, Kelas Satu diubah namanya menjadi HIS (Hollandsch Inlandsche). Sekolah Belanda Pribumi yang telah diperuntukkan bagi bangsa Indonesia dari golongan atas atau disebut sekolah dasar. Serta dibukanya HCS (Hollandsch Chineesche School). Pada awal abad 20 telah diperkenalkan pemerintah Belanda di Keesidenan Kedu adalah Sekolah Desa (volkschool) dengan bahasa pengantar ialah bahasa daerah. Terdapat pula sekolah-sekolah kejuruan serta sekolah-sekolah lanjutan seperti MULO, AMS, HBS, dan masih banyak lagi yang dibangun di Indonesia di setiap kota-kotanya.

PEMBAHASAN

1.1 Kondisi dan perkembangan pendidikan zaman Hindia Belanda

Kondisi dan perkembangan kolonial Belanda Sebelum Indonesia dikuasai Belanda, semenjak itulah pendidikan di Indonesia sudah dimulai. Pada waktu itu pendidikan pribumi hanya mengenal satu jenis pendidikan yang sering disebut dengan lembaga pengajaran asli yaitu sekolah agama Islam dalam berbagai bentuknya seperti langgar dan pesantren. Di tempat itulah murid-murid belajar membaca Al-Qur’an serta mempelajari kepercayaan dan syariat agama Islam. pada awal abad XX, dengan peraturan pemerintah tahun 1818, kemudian pemerintah Belanda Memperbolehkan orang-orang pribumi memasuki sekolah-sekolah Belanda. Pemerintah juga akan segera menetapkan peraturan-peraturan tata tertib mengenai sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi.

Peraturan pemerintah (regeeringsreglement)  dimulai pada tahun 1818 dengan isi peraturan tersebut berhubungan dengan perguruan untuk pribumi. Namun, karena pemerintah kolonial kekurangan uang maka semua itu tidak jadi terlaksana, dan uang yang menglir seluruhnya diberikan bagi kas negeri induk. Untuk mendirikan sekolah-sekolah bumi putra pada tahun 1848 ditetapkan bahwa tiap tahun dari anggaran belanja diambil uang sebesar f.25.000. Tapi sekolah tersebut tidak untuk kemajuan rakyat, malahan hanya untuk keperluan pemerintah untuk “mencetak ambtenaar” ambtenaar ini nantinya harus bekerja sebagai mandor lain-lain di kebun milik pemerintah.

Pemerintahan Hindia Belanda sesudah tahun 1850 diwajibkan untuk memperhatikan sekolah-sekolah bagi orang-orang Eropa. Untuk sistem pendidikan di sekolah tersebut, mereka menggunakan sistem yang berlaku di Belanda. Syarat-syarat untuk bumiputra bisa bersekolah disekolah tersebut sangat berat dan harus dipenuhi. Pertama, hanya bumi putra yang beragama nasrani yang boleh masuk sekolah Eropa. Pada tahun 1863 sekolah dibuka untuk anak-anak bupati dan tahun 1864 dibuka untuk segenap bumiputra, akan tetapi harus memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh Gubernur Jendral.
Gymnasium Willem III didirikan pada tahun 1860 di Jakarta. Sekolah ini tetutup bagi bumi putera. Pada tahun 1874 bumiputra dapat memasuki sekolah ini. Pada saat itu hanya ada dua sekolah di mana bumi putra sesudah tamat sekolah rendah, dapat meneruskan pelajarannya yaitu Dokter Djawa School dan Kweekschool (sekolah guru). Sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang kekurangan banyak tenaga medis dan tenaga pengajar, hal ini juga dikarenakan pengiriman guru dan tenaga dari negara induk banyak mengeluarkan biaya.

Politik cultuurstelsel yang digantikan oleh politik liberal membawa perubahan pula bagi pengajar di Hindia Belanda. Pada awalnya tujuan dari pengajaran adalah memenuhi kebutuhan akan ambteenar maka pada masa politik liberal kebutuhan akan tenaga kerja terdidik diperuntukkan bagi perkebunan-perkebunan swasta. Semua ini direncanakan oleh Koninklijk Besluit mulai tanggal 3 mei 1871 dan kebijakan yang bersekolah pun masih sama yaitu mereka yang merupakan keturunan bangsawan dan ambteenar dengan alasan bahwa pemerintah tidak mampu membiayai pendidikan bagi rakyat kebanyakan.

Perkembangan pengajaran sampai berakhirnya politik liberal masih melanjutkan upaya bagaimana memenuhi kebutuhan akan buruh yang murah namun terdidik. Pada tahun 1893 berdiri sekolah kelas I dan sekolah kepala negeri pada tahun 1878. Pada 1892 pendidikan sekolah dasar untuk pribumi dibagi menjadi dua yaitu sekolah angka siji untuk anak-anak priyayi dan sekolah angka loro diperuntukan untuk anak-anak rakyat kebanyakan. Dari sekolah tersebut dapat melanjutkan di sekolah rendah Eropa dengan masa belajar tujuh taun dan menuntut persyaratan bahasa Belanda. Perkembangan sekolah-sekolah bumiputra angka dua dan muridnya sejak tahun 1900 mengalami kenaikan mencapai 357970 sampai akhir tahun 1920. , dapat dilihat ditabel bawah.

Tabel 1.  Jumlah Sekolah Bumiputra Angka Dua dan Murid

Meskipun sekolah gaya barat mengalami kenaikan yang pesat tetapi jumlah muird-muridnya tidak pernah besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Hindia Belanda dan orang-orang terpelajar hanya sebagian dari seluruh penduduk, hal ini dapat dilihat dari table dibawah

Tabel 1.  Perbandingan anak-anak yang bersekolah dan tidak bersekolah

Perkembangan yang selanjutnya adalah sekolah angka siji yang pada tahun 1914 berubah nama menjadi hollandsche Inlandsche school (HIS) dengan bahasa pengantar bahasa Belanda kemudian dilanjutkan sekolah lanjutan Belanda. Sebelum itu, banyak orang tua menyadari banyak manfaat pendidikan gaya barat dan cukup mampu menyekolahkan mereka ke Europeesche (ELS), sekolah dasar Eropa, yang kemudian setelah tamat dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan Belanda seperti Hollandsche Burgerscholen (HBS), sekolah S.T.O.V.I.A atau sekolah menengah Belanda dan sekolsh dokter bumiputra dan pegawai bumiputra (O.S.V.I.A).

Memperluas pendidikan untuk rakyat banyak merupakan sebuah masalah keuangan yang sangat luar biasa, serta suatu cita-cita yang sama sekali tidak mendapat dukungan penuh dari kalangan pendukung-pendukung gagasan Ethis. Pada tahun 1904 van Heut sz mendapat jawaban untuk dapat mengurangi pengeluaran biaya yang cukup besar bagi kas kolonial. Sekolah-sekolah desa (volksscholen: sekolah rakyat) akan segera dibuka yang sebagian besar biaya ditanggung oleh penduduk desa sendiri, tetapi ada bantuan dari pemerintah jikalau perlu. Seperti adanya perbaikan ethis lainnya, pemerintah menetapkan yang terbaik bagi rakyat Indonesia dan setelah itu memberitahukan beberapa yang harus dibayarkan oleh rakyat demi perbaikan mereka. Di sekolah-sekolah tersebut akan diterapkan masa pendidikan tiga tahun dan mata pelajarannya, yang memberikan ketrampilan dasar membaca, berhitung, dan ketrampilan praktis, diajarkan menggunakan bahasa daerah serta dipungut uang sekolah.

Pemerintah kolonial membatasi penduduk pribumi yang dapat bersekolah dengan diferensiasi sosial baik secara ras maupun secara materi. Semua itu ditunjukkan agar mempertahankan hegemoni kekuasaan pemerintahan dan ekonominya di dalam tanah jajahan. Antonio Gramsci mengatakan bahwa Sifat ekonomi kapitalisme yang berkembang akan selalu di ikuti dengan struktur-struktur yang dapat memperkuat sistem tersebut, seperti struktur politik, struktur sosial, hukum dan kepolisian. Struktur pemerintah atau negara sendiri yaitu sebagai kekuatan represif dan layanan bagi klas yang dominan yaitu kelas borjuis.

Permasalahan dalam pendidikan merupakan bagian dari struktur sosial di dalam masyarakt Hindia Belanda. Pendidikan yang bergaya barat yang telah diadakan oleh pemerintah kolonial merupakan bagian dari tatanan kolonial yang terbagi secara rasional dan linguistik serta terpusat secara politik, yang menyebabkan pemerintah kolonial membatasi segala bentuk pencerdasan penduduk pribumi dengan membuat berbagai produk hukum yang mewajibkan masyarakat pribumi mengikuti garis politik Ethis yang sudah ditetapkan Hanya sedikit jumlah angka kelulusan yang dikarenakan sedikitnya kesempatan bersekolah bagi masyarakat pribumi dalam mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah lanjutan. Golongan kaya dan priyayi bangsawanlah yang dapat bersekolah tinggi bahkan hingga tingkat pendidikan.

1.2 Sekolah bersubsisi serta sistem pendidikan di Indonesia Zama Belanda.

KESIMPULAN

Belanda sangat membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dengan biaya yang murah. Mereka menginginkan pendidikan lebih bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Untuk sistem pendidikan di sekolah tersebut, mereka menggunakan sistem yang berlaku di Belanda. Perkembangan pengajaran sampai berakhirnya politik liberal masih melanjutkan upaya bagaimana memenuhi kebutuhan akan buruh yang murah namun terdidik. Pada tahun 1893 berdiri sekolah kelas I dan sekolah kepala negeri pada tahun 1878. Pada 1892 pendidikan sekolah dasar untuk pribumi dibagi menjadi dua yaitu sekolah angka siji untuk anak-anak priyayi dan sekolah angka loro diperuntukan untuk anak-anak rakyat kebanyakan.

Perkembangan sekolah-sekolah bumiputra angka dua dan muridnya sejak tahun 1900 mengalami kenaikan mencapai 357970 sampai akhir tahun 1920. Setelah adanya Politik Etis pendidikan di Hindia Belanda mulai mendapat perhatian lebih. Pemerintah Belanda mulai menciptakan sesuatu sistem pendidikan untuk menangani bermacam-macam golongan yang ada dalam masyarakat. Sekolah negeri pemerintah kolonial (sekolah bersubsidi). Pendidikan rendah di Hindia Belanda yang sering disebut Lager Onderwijs dibagi menjadi tiga macam yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (Westerch Lagere Onderwijas), sekolah rendah dengan bahasa pengatar bahasa daerah, dan sekolah peralihan (Schakelschool). Selain menyelenggarakan sekolah lanjuta sekolah dasar, pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah lanjutan yaitu MULO, sekolah ini merupakan kelanjutan dari Sekolah Dasar berbahasa Belanda dengan lama pendidikan tiga tahun. 

REFERENSI

Nasution. 2001. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara

Kartodirjo, Sastro, Marwadi Djoenoed Poesponegor, dan Nugroho Notosusanto.1975.Sejarah Nasional Indonesia.Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

S.L. van der Wal. 1977. Kebijakan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940, Jakarta: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan.

S.L. van der Wal.1977. Pendidikan di Indonesia 1900-1940, Jakarta: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

Hollandsche Chineesche School

Hollandsch-Inlandsche School